Sekilas Program Asuransi Barang Milik Negara

Pembentukan konsorsium asuransi barang milik negara
Rapat pembentukan konsorsium asuransi barang milik negara beberapa waktu lalu. (aaui.or.id)
Agenasuransiprofesional.com - Jakarta. Rencana pemerintah untuk mengasuransikan seluruh asetnya yang dinamakan barang milik negara (BMN) mulai dari gedung dan bangunan akan segera terimplementasikan. Jika tidak ada aral melintang maka di bulan oktober 2019 ini, pemerintah lewat kementerian keuangan (kemenkeu) akan menandatangani perjanjian payung hukum dengan konsorsium yang sudah dibentuk. Adapun konsorsium ini merupakan gabungan dari beberapa perusahaan asuransi yang tergabung ke dalam organisasi AAUI (Asosiasi Asuransi Umum Indonesia).

Ide atau program pengasuransian ini yang dikenal dengan nama Asuransi Barang Milik Negara (ABMN) sebenarnya sudah ada sejak tahun 2016 dengan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan No. 247/PMK.05/2016. Namun di tahun ini ada beberapa perubahaan aturan lewat Peraturan Menteri Keuangan No. 97/PMK.06/2019 di mana salah satunya adalah ABMN harus ditangani oleh sebuah konsorsium perusahaan asuransi guna menghindari praktek bisnis atau persaingan bisnis antar perusahaan asuransi yang tidak sehat. Selain itu aset yang bisa dijadikan obyek asuransi juga berubah di mana yang semula juga meliputi kendaraan angkutan bermotor bergerak (darat/laut/udara) dan jembatan akhirnya hanya gedung dan bangunan saja serta sarana dan prasarana yang dimungkinkan. Meski demikian untuk asuransi jembatan serta angkutan kendaraan bermotor atau aset lainnya masih bisa dilakukan tetapi secara terpisah di mana tidak wajib oleh perusahaan yang tergabung di dalam konsorsium.

Alasan Pemerintah Mengasuransikan Asetnya

Selalu ada alasan logis dari sebuah kebijakan pemerintah. Rencana mengasuransikan barang milik negara (BMN) ini adalah untuk mengantisipasi kerugian besar jika terjadi bencana atau musibah yang bisa merusak gedung dan bangunan. Salah satu contohnya adalah misalnya terjadinya peristiwa gempa bumi, kebakaran, banjir atau bahkan tanah longsor. Apalagi seperti yang kita ketahui bersama bahwa kondisi alam dan wilayah Republik Indonesia termasuk di daerah yang cukup intens terhadap potensi-potensi bencana tersebut dan akibat buruk yang ditimbulkannya.

Selama ini, untuk memperbaiki atau merestorasi gedung dan bangunan milik negara yang rusak akibat bencana alam selalu menggunakan dana anggaran bahkan dari alokasi APBN. Proses seperti itu membutuhkan waktu bahkan tidak mudah di mana juga harus melewati persetujuan anggota dewan (DPR) tahun per tahun. Sementara bangunan atau gedung yang mengalami bencana tersebut adalah gedung atau bangunan utama yang memang aktif beroperasi dan melayani masyarakat umum. Jadi ada semacam kebutuhan mendesak dan harus segera diperbaiki. Daripada terkendala birokratisnya anggaran dan waktu maka dengan program asuransi seperti ini, pemerintah bisa segera mendapatkan dana segar dari perusahaan asuransi untuk langsung merestorasi gedung bangunan yang rusak tersebut. Jadi tidak perlu menunggu anggaran turun.

Sementara untuk biaya pembayaran premi program ABMN ini, setiap kementerian dan lembaga diharapkan sudah bisa mulai menyusun dan mengkalkulasi sejumlah aset mereka agar bisa dihitung besarnya premi yang harus dibayarkan sehingga bisa dimasukkan ke dalam anggaran belanja negara (APBN) di tahun berikutnya.
  
Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara Dibentuk

Per Juli 2019 kemarin, konsorsium Asuransi Barang Milik Negara (ABMN) sudah dibentuk. Adalah organisasi nirlaba AAUI (Asosiasi Asuransi Umum Indonesia) yang melakukan rapat dan membentuk konsorsium ini. Seperti yang diberitakan di situs resmi AAUI, konsorsium ini terdiri dari 52 perusahaan asuransi umum dan 6 perusahaan reasuransi dengan kapasitas total Rp 1,39 triliun. Seluruh perusahaan yang tergabung dalam konsorsium ABMN telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh kementerian keuangan yaitu memiliki modal sendiri minimal Rp150 miliar, memiliki risk base capital (RBC) minimal 120% dan ratio likuiditas minimal 100%.

Dalam konsorsium ABMN ini terdapat dua pihak dalam yang memiliki fungsi masing-masing yaitu administrator dan penerbit polis. Tugas dari administrator adalah pihak yang mengelola segala hal yang terkait dengan administrasi internal konsorsium baik itu bersifat teknis dan non teknis. Sedangkan penerbit polis berfungsi untuk mengurus administrasi penerbitan polis dan klaim dengan tertanggung.

Adapun yang ditunjuk sebagai administrator adalah PT Reasuransi Maipark Indonesia dan yang ditunjuk sebagai penerbit polis adalah PT Asuransi Jasa Indonesia. Implementasi program ini terbagi ke dalam 3 tahapan.
  1. Tahap pertama beberapa aset kementerian keuangan di tahun 2019.
  2. Tahap kedua sebagian aset 40 kementerian dan lembaga di tahun 2020.
  3. Tahap ketiga semua aset kementerian dan lembaga secara penuh di seluruh Indonesia di tahun 2021.
Total nilai asuransi semua aset milik negara ini diperkirakan mencapai Rp 270 triliun. Angka Rp 270 triliun tersebut hanya merepresentasikan obyek ABMN berupa gedung dan bangunan saja, tidak menutup kemungkinan program ABMN ini dimasa mendatang diperluas untuk obyek selain gedung dan bangunan sehingga nilai ABMN ini akan jauh lebih besar lagi.